DR. ADE MAHMUD, S.H., M.H.
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
| NIK | D180742 |
|---|---|
| NIDN/NIDK | 0403048902 |
| Jabatan Struktural | Ketua Program Studi Ilmu Hukum |
| Jabatan Fungsional | LEKTOR KEPALA |
| Fakultas | Hukum |
| Program Studi | Ilmu Hukum |
| ade.mahmud@unisba.ac.id |
364.5
Skor SINTA v3 Keseluruhan174.25
Skor SINTA v3 3 Tahun364.5
Skor Afiliasi v3 Keseluruhan174.25
Skor Afiliasi v3 3 Tahun-
1. Penelitian
-
1 MODEL RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN DAN POLA PENERAPANNYA Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN UTAMA Pimpinan : ADE MAHMUD Tahun Pengajuan : 2022 - 2023 Tahun Implementasi : 2023 2 MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN POLA PEMIDANAANNYA Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN UTAMA Pimpinan : ADE MAHMUD Tahun Pengajuan : 2021 - 2022 Tahun Implementasi : 2022 3 INTEGRASI KONSEP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN UTAMA Pimpinan : ADE MAHMUD Tahun Pengajuan : 2020 - 2021 Tahun Implementasi : 2021 4 MODEL KARANTINA KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM UNTUK MEMUTUS RANTAI PENULARAN VIRUS CORONA Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN KHUSUS COVID-19 Pimpinan : ADE MAHMUD Tahun Pengajuan : 2019 - 2020 Tahun Implementasi : 2020 5 MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN MUDA Pimpinan : ADE MAHMUD Tahun Pengajuan : 2019 - 2020 Tahun Implementasi : 2020 6 MODEL PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN MUDA Pimpinan : ADE MAHMUD Tahun Pengajuan : 2018 - 2019 Tahun Implementasi : 2019
-
2. Pengabdian
-
1 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK PRODUK DAGANG SEBAGAI UPAYA DAYA SAING PRODUK YANG BERDASAR ETIKA BISINIS ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DI DESA CIBURIAL, KECAMATAN CIMENYAN, KABUPETEN BANDUNG Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Tahun Pengajuan : 2020 - 2021 Tahun Implementasi : 2021
-
3. Publikasi
-
3.1. Schoolar
1 KUALIFIKASI DAN IMPLIKASI MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jurnal : Penulis : A Mahmud 2 URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Jurnal : Masalah-Masalah Hukum 49 (3), 256-271 Penulis : A Mahmud 3 Pembinaan pengamalan ajaran agama islam melalui kegiatan rohis di SMP Negeri Ciputat Jurnal : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 2006, 2006 Penulis : A Mahmud 4 Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Jurnal : Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3 (2), 137-156, 2017 Penulis : A Mahmud 5 Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Jurnal : Jurnal Hukum Mimbar Justitia 4 (1), 1-21, 2018 Penulis : A Mahmud 6 PENERAPAN DELIK FORMIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Jurnal : Aktualita 1 (2), 432-451, 2018 Penulis : A Mahmud 7 Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi Jurnal : Jurnal Yudisial 11 (3), 347-366, 2018 Penulis : A Mahmud 8 Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung: PT Jurnal : Refika Aditama, 2019 Penulis : N Sambas, A Mahmud 9 Strategi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti Jurnal : NAGARI LAW REVIEW 3 (Online), 1-12, 2019 Penulis : A Mahmud 10 Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti Jurnal : Lex Lata 1 (2), 2019 Penulis : A Mahmud 11 The Implications of Overcrowding for Fostering Prisoners in Prison: Management and Systems Problems Jurnal : Journal of Southwest Jiaotong University 54 (5), 2019 Penulis : AM Dey Ravena 12 The Judgment of Judge Against Intention in Determining Criminal Responsibility of Corruption’s Perpetrators to Seek Material Truth Jurnal : Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018), 80-85, 2019 Penulis : D Ravena, H Wahyudi, A Mahmud 13 Criminal Liability of Sharia Banks in Financing Disbursement Jurnal : Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018), 103-107, 2019 Penulis : NS Imaniyati, A Mahmud, T Tohir 14 Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP Jurnal : Penulis : N Sambas, A Mahmud 15 Large-scale social restriction policy in overcoming Corona Virus disesase 19: social and economic problems Jurnal : Hampstead Psychological Associates, 2020 Penulis : A MAHMUD, NS IMANIYATI, UA HUSAENI 16 Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Jurnal : Masalah-Masalah Hukum 49 (3), 256-271, 2020 Penulis : A Mahmud 17 Large-scale social restriction policy in overcoming corona virus disease 19: social and economic problems Jurnal : International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 4797-4808, 2020 Penulis : A Mahmud, NS Imaniyati, UA Husaeni 18 Polemik napi di tengah pandemi Jurnal : Pikiran Rakyat, 2020 Penulis : A Mahmud 19 Politik balas jasa Jurnal : Pikiran Rakyat, 2020 Penulis : A MAHMUD 20 Model karantina kesehatan berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat untuk memutus rantai penularan virus corona Jurnal : Jurnal Wawasan Yuridika 4 (2), 213-239, 2020 Penulis : A Mahmud, DA Setiawan, A Puspitasari 21 Model of Applying Criminal Sanctions in Overcoming Corruption Through Criminal Sanction by Substitute Money Jurnal : 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019), 21-25, 2020 Penulis : A Mahmud, DA Setiawan, E Juarsa, D Ravena, T Rahman, I Sudirman 22 Kualifikasi dan implikasi menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi Jurnal : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2021 Penulis : A Mahmud 23 Penegakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tahun 2001 … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 7 (1), 133-136, 2021 Penulis : A Mahmud 24 Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Untuk Narapidana Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 7 (1), 178-181, 2021 Penulis : DM Ramadhani, A Mahmud 25 Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 7 (1), 260-264, 2021 Penulis : DS Iskandar, A Mahmud, F farih Izadi 26 Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 … Jurnal : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 117-123, 2021 Penulis : G Amelia 27 Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan Jurnal : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 96-103, 2021 Penulis : AAPN Oetari, A Mahmud 28 Tinjauan Yuridis Kebijakan Penanggulangan Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara … Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2021 Penulis : SAF Ramadhanty, A Mahmud 29 Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan PERMA No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 7 (1), 256-259, 2021 Penulis : JW Rinaldy, A Mahmud 30 PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA Jurnal : Jurnal Hukum & Pembangunan 51 (2), 456-471, 2021 Penulis : A Mahmud 31 Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Jurnal : Jurnal Suara Hukum 3 (2), 227-250, 2021 Penulis : A Mahmud, H Syawali, R Amrulloh 32 Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan PERMA No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : JW Rinaldy, A Mahmud 33 Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana dan Hukum Jinayat Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 7 (1), 401-405, 2021 Penulis : HC Nurfajria, A Mahmud 34 KUALIFIKASI DAN IMPLIKASI MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI [Qualifications and Implications of the Obstruction of Justice in Corruption Judicial Process] Jurnal : Law Review, 1-22, 2021 Penulis : A Mahmud 35 Tinjauan Yuridis Kebijakan Penanggulangan Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : SAF Ramadhanty, A Mahmud 36 Pelaksanaan Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 7 (1), 229-234, 2021 Penulis : N Nabila, A Mahmud 37 Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif Jurnal : Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021 Penulis : A Mahmud 38 Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Jurnal : Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 8 (1), 27-37, 2022 Penulis : RI Pratama, A Mahmud, CAF Zakaria 39 Menghukum afiliator investigasi ilegal Jurnal : Pikiran Rakyat, 2022 Penulis : A MAHMUD 40 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Bantuan Sosial Covid–19 yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 1110-1116, 2022 Penulis : MRF Effendy, A Mahmud 41 Sandiwara penembakan polisi Jurnal : Pikiran Rakyat, 2022 Penulis : A MAHMUD 42 Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Jurnal : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 101-106, 2022 Penulis : A Yulianti, A Mahmud, FF Izadi 43 Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 1253-1255, 2022 Penulis : TRA Hasan, A Mahmud 44 Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 1192-1196, 2022 Penulis : FM Aziz, A Mahmud 45 Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 1025-1028, 2022 Penulis : RR Utari, A Mahmud 46 Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 2022 Penulis : A Yulianti, A Mahmud, FF Izadi 47 Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 1267-1274, 2022 Penulis : WD Wibowo, A Mahmud 48 Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jurnal : Jurnal Hukum Mimbar Justitia 8 (1), 70-92, 2022 Penulis : A Mahmud 49 Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law Jurnal : 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021), 362-366, 2022 Penulis : A Mahmud, CAF Zakaria, H Syawali, R Amarulloh, W Puspa 50 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1), 178-182, 2022 Penulis : MRA AF, A Mahmud 51 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1), 774-750, 2022 Penulis : SH Kusumaastuti, A Mahmud 52 Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1), 555-560, 2022 Penulis : AN Aurelia, A Mahmud 53 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1), 561-567, 2022 Penulis : RH Aqqila, A Mahmud 54 Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki Jurnal : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 41-46, 2022 Penulis : AKS Senok 55 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1), 842-851, 2022 Penulis : N Hidayah, A Mahmud 56 Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (2), 1171-1178, 2022 Penulis : P Wulandari, A Mahmud 57 The model of corruption prisoners coaching in correctional institution to achieve purpose of punishment Jurnal : Islam, Media and Education in the Digital Era, 433-439, 2022 Penulis : A Mahmud, DA Setiawan, FF Izadi, A Puspitasari, P Muntafa 58 Patterns of Corporate Punishment in Corruption Crimes in the Indonesian Legal System Jurnal : KnE Social Sciences, 54–62-54–62, 2023 Penulis : A Mahmud, H Syawali 59 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya Jurnal : LOL: Law Out Loud 1 (1), 13-18, 2023 Penulis : SF Magfira, A Mahmud 60 Usut tuntas korupsi di Basarnas Jurnal : Pikiran Rakyat, 2023 Penulis : A MAHMUD 61 Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Peredaran Vaksin Booster Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (2), 1118-1121, 2023 Penulis : S Hakim, A Mahmud 62 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1), 810-816, 2023 Penulis : SH Kusumaastuti, A Mahmud 63 Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Jurnal : Jurnal Preferensi Hukum 4 (2), 130-136, 2023 Penulis : P Muntafa, A Mahmud 64 MENYOAL EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT Jurnal : Jurnal Dialektika Hukum 5 (1), 2023 Penulis : A Mahmud 65 Legal Protection for Child Victims of Sexual Assault in a Restorative Justice Perspective Jurnal : Jurnal Penelitian Hukum de Jure 23 (1), 59-70, 2023 Penulis : CAF Zakaria, A Mahmud, A Mulyana 66 Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 446/Pid. Sus/2022/PN Bdg) Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1), 2023 Penulis : AATP Kesi, A Mahmud 67 Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1), 12-19, 2023 Penulis : DH Budiman, A Mahmud 68 Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1), 41-47, 2023 Penulis : HL Derajat, A Mahmud 69 Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2021/PN Bdg Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1), 48-53, 2023 Penulis : MR Yulianti, A Mahmud 70 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1), 475-480, 2023 Penulis : MI Karim, A Mahmud 71 Tinjauan Yuridis terhadap Klinik Kecantikan Tanpa Izin Praktik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 4 (1), 2024 Penulis : MGA Majid, A Mahmud 72 HAK ATAS KESELAMATAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP IMPOR PRODUK HEWAN DAN TURUNANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 … Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 4 (1), 2024 Penulis : MD Rahayu, A Mahmud -
3.2. Scopus
1 Large-scale social restriction policy in overcoming corona virus disease 19: Social and economic pro Jurnal Q : 4 Pencipta : Mahmud A. -
3.3. WoS (Web of Science)
(data tidak ditemukan)
-
3.4. Buku
1 Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi Kategori : buku referensi Penulis : Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., , Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Penerbit : Kencana, Jakarta, 2023 2 Pengembalian aset tindak pidana korupsi : pendekatan hukum progresif Kategori : buku referensi Penulis : Ade Mahmud ; editor, Kurniawan Ahmad Penerbit : Sinar Grafika, jakarta, 2020 3 Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP Kategori : Penulis : Nandang Sambas, Ade Mahmud Penerbit : Refika Aditama, Bandung, 2019 -
3.5. Garuda
1 PENERAPAN DELIK FORMIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Penerbit : Universitas Islam Bandung, 2018 2 PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Penerbit : Komisi Yudisial RI, 2018 3 Strategi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti Penerbit : Faculty of Law, Andalas University, 2019 4 MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020 5 URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Penerbit : Faculty of Law, Universitas Diponegoro, 2020 6 KUALIFIKASI DAN IMPLIKASI MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI [Qualifications and Implications of the Obstruction of Justice in Corruption Judicial Process] Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang, 2021 7 Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Penerbit : Universitas Negeri Surabaya, 2021 8 Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Penerbit : UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2022 9 Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Penerbit : UNISBA Press, 2022 10 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penerbit : UNISBA Press, 2022 11 Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Penerbit : UNISBA Press, 2022 12 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Penerbit : UNISBA Press, 2022 13 Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 Penerbit : UNISBA Press, 2022 14 Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Penerbit : UNISBA Press, 2022 15 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Bantuan Sosial CovidâÂÂ19 yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Penerbit : UNISBA Press, 2022 16 Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana Penerbit : UNISBA Press, 2022 17 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Penerbit : UNISBA Press, 2022 18 Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan Penerbit : UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2022 19 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Penerbit : UNISBA Press, 2023 20 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Penerbit : UNISBA Press, 2023 21 Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg) Penerbit : UNISBA Press, 2023 22 Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg) Penerbit : UNISBA Press, 2023 23 Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Penerbit : UNISBA Press, 2023 24 DINAMIKA DISPARITAS PIDANA UANG PENGGANTI DENGAN PIDANA SUBSIDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Penerbit : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang, 2023 25 Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan Penerbit : Universitas Pamulang, 2023 26 Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Penerbit : UNISBA Press, 2023
-
4. Matakuliah - Dosen Mengajar TA 2024/2025
-
4.1. Semester Ganjil
1 DAB292 - TESIS SKS : 6 Prodi : Magister Ilmu Hukum Kelas : H 2 AAC203 - Hukum Pidana SKS : 2 Prodi : Ahwal Al-syakhshiyah Kelas : A 3 DAC102 - PENGANTAR ILMU HUKUM SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 4 DAC102 - PENGANTAR ILMU HUKUM SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : E 5 HKH109 - Pengantar Ilmu Hukum SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 6 DAC205 - Hukum Pidana Lanjut SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : D 7 HKP532 - Hukum Acara Pidana SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : F 8 HKP538 - Hukum Penitensier SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 9 HKP538 - Hukum Penitensier SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : C 10 HKH763 - Penulisan Hukum SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 11 HKH763 - Penulisan Hukum SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : C 12 HKH763 - Penulisan Hukum SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : E 13 HKP878 - Ilmu Kedokteran Kehakiman SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : C -
4.2. Semester Genap
1 DMA114 - TOPIK KHUSUS SKS : 2 Prodi : Doktor Ilmu Hukum Kelas : F 2 IMB133 - Kerangka Litigasi dan Kesaksian Ahli SKS : 3 Prodi : Magister Akuntansi Kelas : A 3 DAC107 - Hukum Pidana SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 4 DAC107 - Hukum Pidana SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : B 5 HKP209 - Hukum Pidana SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 6 DAC311 - Hukum Kejahat an Bisnis SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : G 7 HKH645 - Metode Penelitian Hukum & Statistik SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : C 8 HKH645 - Metode Penelitian Hukum & Statistik SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : F 9 HKH646 - Sosiologi Hukum SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : F 10 HKP648 - Hukum Kejahatan Bisnis SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : C 11 HKP648 - Hukum Kejahatan Bisnis SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : D 12 HKH763 - Penulisan Hukum SKS : 4 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 13 HKH867 - Keterampilan dan Kemahiran Hukum 2 SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : B