UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NIK | D822016 |
---|---|
NIDN/NIDK | 0027115401 |
Jabatan Struktural | - |
Jabatan Fungsional | GURU BESAR |
Fakultas | Hukum |
Program Studi | Magister Kenotariatan |
toto.tohir@unisba.ac.id |
1 |
REKONSTRUKSI KETENTUAN JUMLAH KEPESERTAAN ASURANSI JAMINAN KESEHATAN PADA UU NO 24/ 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH
|
|||||||||||||||
2 |
KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PROGRAM INVESTASI BERBUNGA TINGGI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK INSOLVABILITAS KOPERASI SAAT PANDEMI COVID-19
|
|||||||||||||||
3 |
Model Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan yang Menggunakan Akta Notaris pada Bank Syariah
|
(data tidak ditemukan)
1 |
Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum
|
||||||
2 |
The Implementation of Electronic Transactions Views From the Law of Consumer Protection Law
|
||||||
3 |
Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum
|
||||||
4 |
The Implementation of Electronic Transactions Views From the Law of Consumer Protection Law
|
||||||
5 |
Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Scia [Ekonomi, dan Humaniora
|
||||||
6 |
Hasil penelitian dan PKM dosen tetap UNISBA, 1995/1996: kumpulan abstraksi
|
||||||
7 |
Negara, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam tataran Islam dan hukum positif
|
||||||
8 |
Pengertian Dan Kedudukan Agen Dalam Suatu Hubungan Hukum
|
||||||
9 |
Pengertian dan Kedudukan Agen dalam suatu Hubungan Hukum (Analisis dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam)
|
||||||
10 |
Ulil Amri dan Ketaatan Kepada-Nya
|
||||||
11 |
Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia
|
||||||
12 |
Hukum dan uji nyali di Ambalat
|
||||||
13 |
Masalah dan aspek hukum dalam pengangkutan udara nasional
|
||||||
14 |
Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
|
||||||
15 |
Hukum Keagenan dalam Berbagai Sistem Hukum (Suatu Kajian Awal)
|
||||||
16 |
Rekonstruksi Budaya Hukum Nasional Yang Berbasis Nilai-Nilai Budaya Hukum bangsa Indonesia
|
||||||
17 |
Aspek Perlindungan Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan
|
||||||
18 |
MINIMALISASI SENGKETA MEDIK PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DIHUBUNG KAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
|
||||||
19 |
MINIMALISASI SENGKETA MEDIK PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DIHUBUNG KAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
|
||||||
20 |
Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Lazada Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang …
|
||||||
21 |
Independensi Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Implementasinta terhadap Sengketa Klaim Asuransi di Indonesia
|
||||||
22 |
DASAR-DASAR TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
|
||||||
23 |
Pembatalan Sepihak Kontrak Jual Beli Online Oleh Lazada Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
|
||||||
24 |
Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap Nasabah dalam Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dihubungkan dengan Kitab Undang–Undang Hukum …
|
||||||
25 |
Pembatalan Sepihak Kontrak Jual Beli Online Oleh Lazada Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
|
||||||
26 |
Building the law of Indonesian business competition based on Islamic economic principles
|
||||||
27 |
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Pailit karena dicabut Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40Â …
|
||||||
28 |
Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Lazada Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang …
|
||||||
29 |
Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Lazada Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang …
|
||||||
30 |
Independensi Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Implementasinta terhadap Sengketa Klaim Asuransi di Indonesia
|
||||||
31 |
The concept of contract in financial technology era connected with sharia principles
|
||||||
32 |
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Pailit karena dicabut Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40Â …
|
||||||
33 |
Criminal Liability of Sharia Banks in Financing Disbursement
|
||||||
34 |
Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perusahaan Asuransi yang Melakukan Penundaan Pembayaran Polis Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2014Â …
|
||||||
35 |
Penerapan Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam Penundaan Pembayaran Klaim Produk Asuransi JS Saving Plan Kepada Nasabah oleh PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)
|
||||||
36 |
Penerapan Asuransi Kesehatan BPJS Bagi Karyawan PT. Samson Jaya Utama Ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dihubungkan dengan Asas Keadilan
|
||||||
37 |
Salinan Rekam Medis Lengkap sebagai Syarat Tambahan dalam Klaim Asuransi Kesehatan PT. Aali dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dihubungkan dengan Peristiwa yang Diakomodasi …
|
||||||
38 |
Building the Law of Indonesian Business Competition Based on Islamic Economic Principles
|
||||||
39 |
Salinan Rekam Medis Lengkap sebagai Syarat Tambahan dalam Klaim Asuransi Kesehatan PT. Aali dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dihubungkan dengan Peristiwa yang Diakomodasi …
|
||||||
40 |
Kekuatan Pembuktian Pengakuan sebagai Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor 431/Pdt. G/2019/Pn. Bdg) Dihubungkan dengan Asas …
|
||||||
41 |
Tanggung Jawab Kreditur pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online terhadap Debitur atas Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang …
|
||||||
42 |
Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan …
|
||||||
43 |
Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan Kepada Nasabah …
|
||||||
44 |
Notaries Liability in the Implementation of Sharia Compliance in Financing Contracts in the Form of Notarial Viewed from the Indonesian Consumer Protection Law
|
||||||
45 |
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah
|
||||||
46 |
Development E-Insurance Based on the Provisions of the Insurance Policy for the Certainty of Evidentiary Civil Procedural Law in Indonesia
|
||||||
47 |
Implikasi Hukum atas Putusan Derden Verzet dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan terhadap Sita Eksekusi Ditinjau dari Hukum Acara Perdata
|
||||||
48 |
Kerugian Investor yang Diakibatkan Gagal Bayar Dana Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi Menurut Peraturan di Bidang Pasar Modal
|
1 |
Effect of Compressor-Discharge-Cooler Heat-Exchanger Length Using Condensate Water on the Performance of a Split-Type Air Conditioner Using R32 as Working Fluid
|
||||||
2 |
The concept of contract in financial technology era connected with sharia principles
|
(data tidak ditemukan)
(data tidak ditemukan)
1 |
Ulil Amri dan Ketaatan Kepada-Nya
|
|||
2 |
Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam)
|
|||
3 |
Rekonstruksi Budaya Hukum Nasional yang Berbasis Nilai-nilai Budaya Hukum Bangsa Indonesia
|
|||
4 |
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM NASIONAL YANG BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM BANGSA INDONESIA
|
|||
5 |
MINIMALISASI SENGKETA MEDIK PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DIHUBUNG KAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
|
|||
6 |
Kendali TDS nutrisi hidroponik deep flow technique berbasis IoT menggunakan fuzzy logic: TDS control of hydroponic nutrition deep flow technique based on IoT using fuzzy logic
|
|||
7 |
Experimnetal Investigation on Outdoor and Indoor PM2.5 and PM10 in Supermarkets in Bandung During Covid-19 Pandemic
|
|||
8 |
RANCANG BANGUN SIMULATOR SISTEM PENGASUTAN START-DELTA MOTOR INDUKSI 3 FASA DENGAN MODEL TRANSISI TERTUTUP
|
|||
9 |
RANCANG BANGUN SIMULATOR SISTEM PENGASUTAN START-DELTA MOTOR INDUKSI 3 FASA DENGAN MODEL TRANSISI TERTUTUP
|
|||
10 |
Development E-Insurance Based on the Provisions of the Insurance Policy for the Certainty of Evidentiary Civil Procedural Law in Indonesia
|
1 |
DMA103 - METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
|
|||||||||
2 |
DMA103 - METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
|
|||||||||
3 |
CAB104 - METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN
|
|||||||||
4 |
DAB112 - Metodologi Penelitian Hukum
|
|||||||||
5 |
DFB212 - Hukum Asuransi dan Asuransi Kesehatan
|
|||||||||
6 |
DGB214 - Hukum Pengangkutan Udara
|
|||||||||
7 |
DNB106 - Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
|
|||||||||
8 |
HKB535 - Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga
|
|||||||||
9 |
HKK529 - Hukum Asuransi
|
|||||||||
10 |
HKK530 - Hukum Acara Perdata
|
|||||||||
11 |
HKI872 - Hukum Pengangkutan Udara
|