PROF. DR. EFIK YUSDIANSYAH, S.H., M.HUM.
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
| NIK | D970263 |
|---|---|
| NIDN/NIDK | 0404126901 |
| Jabatan Struktural | Dekan Fakultas Hukum |
| Jabatan Fungsional | GURU BESAR |
| Fakultas | Hukum |
| Program Studi | Ilmu Hukum |
| efik@unisba.ac.id |
428
Skor SINTA v3 Keseluruhan221.5
Skor SINTA v3 3 Tahun428
Skor Afiliasi v3 Keseluruhan221.5
Skor Afiliasi v3 3 Tahun-
1. Penelitian
-
1 SIKAP ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM BAGI MASYARAKAT INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN AKHLAQUL KARIMAH DALAM ISLAM Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN UTAMA Pimpinan : EFIK YUSDIANSYAH Tahun Pengajuan : 2022 - 2023 Tahun Implementasi : 2023 2 THE IMPACT OF WTO-GATS RULES ON INDONESIA AND MALAYSIA'S INTERNATIONAL OBLIGATIONS RELATED TO THE HALAL TOURISM REGULATORY MODEL Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN KOLABORASI LUAR NEGERI Pimpinan : NENI RUHAENI Tahun Pengajuan : 2022 - 2023 Tahun Implementasi : 2023 3 MAQASHID SYARIAH SEBAGAI SALAH SATU DASAR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN UTAMA Pimpinan : EFIK YUSDIANSYAH Tahun Pengajuan : 2021 - 2022 Tahun Implementasi : 2022 4 HALAL ECOSYSTEM CONSTRUCTION AND REGULATORY ANALYSIS OF HALAL TOURISM: CASE OF HALAL TOURISM POLICY COMPARATION OF INDONESIA AND THAILAND Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN KOLABORASI LUAR NEGERI Pimpinan : ATIE RACHMIATIE Tahun Pengajuan : 2020 - 2021 Tahun Implementasi : 2021 5 MAQASHID SYARIAH DAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG ISLAMI (ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/I-CSR) Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN DOSEN UTAMA Pimpinan : JEJEN HENDAR Tahun Pengajuan : 2020 - 2021 Tahun Implementasi : 2021 6 Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan untuk Mendapatkan Haknya Berupa Gaji dan Pesangon dari Perusahaan Pailit Menurut Perarturan Perundang-Undangan di Bidang Kepailitan dan Ketenagakerjaan dihubungankan dengan Asas Keadilan Keadilan Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri Skema : Penelitian Tesis Magister Pimpinan : YETI SUMIYATI Tahun Pengajuan : 2019 - 2019 Tahun Implementasi : 2020 7 SHARIA BUSINESS POLICY DEVELOPMENT MODEL IN INDONESIA AND MALAYSIA BASED ON CONSTITUTION Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PENELITIAN KOLABORASI LUAR NEGERI Pimpinan : NENI SRI IMANIYATI Tahun Pengajuan : 2019 - 2020 Tahun Implementasi : 2020 8 Analisis Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro di Jawa Barat Fokus : Skema : Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Pimpinan : NENI SRI IMANIYATI Tahun Pengajuan : 2012 - 2012 Tahun Implementasi : 2013
-
2. Pengabdian
-
1 BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK PARA KEPALA DESA DAN KETUA BPD DI WILAYAH KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN CIANJUR Fokus : SOSIAL HUMANIORA, EKONOMI DAN PENDIDIKAN Skema : PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT COST SHARING Tahun Pengajuan : 2021 - 2022 Tahun Implementasi : 2022
-
3. Publikasi
-
3.1. Schoolar
1 Implikasi pasal 24 ayat (1) UUD 1945 terhadap perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya penyempurnaan pembentukan hukum nasional dilihat dari kendala yang dihadapi Jurnal : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008 Penulis : E YUSDIANSYAH 2 Ilmu negara Jurnal : Pusat Penerbitan Universitas Nomansen, 2008 Penulis : E YUSDIANSYAH 3 Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Jurnal : Jurnal Hukum Pro Justitia 26 (4), 2008 Penulis : E Yusdiansyah 4 Ilmu perundang-undangan Jurnal : Penulis : E YUSDIANSYAH 5 Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia Jurnal : ICoSEEH 2019-International Conference on Social, Economy, Education and Humanity, 2008 Penulis : H Siallagan, E Yusdiansyah 6 Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan hukum nasional dalam kerangka hukum negara hukum Jurnal : Lubuk Agung, 2010 Penulis : E Yusdiansyah 7 Kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Membuat Peraturan Daerah Propinsi yang Berkaitan dengan Penanaman Modal di Wilayah Propinsi Jawa Barat Jurnal : Syiar Hukum 12 (3), 234-244, 2010 Penulis : E Yusdiansyah 8 Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan hukum nasional dalam kerangka negara hukum Jurnal : Lubuk Agung Penulis : E Yusdiansyah 9 Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional Jurnal : Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora 2 (1), 41-50, 2011 Penulis : NE Fauziah, NS Imaniyati, E Yusdiansyah 10 Peran Badan Legislasi Daerah dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Dprd Provinsi Jawa Barat Jurnal : Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14 (2), 106-116, 2012 Penulis : E Yusdiansyah 11 Langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang demokratis Jurnal : Sai Wawai Publishing, 2016 Penulis : E YUSDIANSYAH 12 Kewenangan daerah dalam pengelolaan kepelanbuhanan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Jurnal : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2017 Penulis : E YUSDIANSYAH 13 Pengisian Jabatan Jaksa Agung dari Partai Politik dihubungkan dengan Fungsi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum, 346-352, 2017 Penulis : JZ Difarry, E Yusdiansyah, N Chotidjah 14 LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT OF WAY AS LOCAL GOVERNMENT ASSETS BY OPTIMIZING THE ROAD CLASS Jurnal : Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016 1 (1), 2017 Penulis : E Yusdiansyah, H Afriyadi 15 Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum, 215-221, 2018 Penulis : MA Ridiansyah, E Yusdiansyah 16 Pengaturan Profesi Penerjemah Yang Imparsial Dan Independen Dihubungkan Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum, 187-194, 2018 Penulis : RA Ningrum, E Yusdiansyah 17 Implikasi kewenangan Komisi Yudisial terhadap integritas hakim di Indonesia Jurnal : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 2018 Penulis : E YUSDIANSYAH 18 UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Jurnal : Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora 4 (1), 173-180, 2018 Penulis : A Hidayat, E Yusdiansyah, RI Sundary, N Chotidjah 19 THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD MAKING RULES IN MAKING REGIONAL REGULATIONS Jurnal : IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research (ISSN …, 2019 Penulis : E Yusdiansyah 20 Pengaturan Profesi Penerjemah Yang Imparsial Dan Independen Dihubungkan Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : RA Ningrum, E Yusdiansyah 21 Penerapan Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum, 871-877, 2019 Penulis : AI Sugiarto, E Yusdiansyah, H Afriyadi 22 Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan … Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019 Penulis : MA Ridiansyah, E Yusdiansyah 23 Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Pasca Pembatalan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum, 513-522, 2019 Penulis : D Fadhilah, E Yusdiansyah, N Chotidjah 24 Reconstitutionality of the 1945 constitution after the fourth amendment Jurnal : International Journal of Research-Granthaalayah 7 (9), 386-394, 2019 Penulis : RK Iskandar, E Yusdiansyah, A Hidayat 25 Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : MA Ridiansyah, E Yusdiansyah 26 Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Pasca Pembatalan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : D Fadhilah, E Yusdiansyah, N Chotidjah 27 Penerapan Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : AI Sugiarto, E Yusdiansyah, H Afriyadi 28 Pengisian Jabatan Jaksa Agung dari Partai Politik dihubungkan dengan Fungsi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019 Penulis : JZ Difarry, E Yusdiansyah, N Chotidjah 29 Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Menghentikan Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 … Jurnal : Prosiding Ilmu Hukum 6 (1), 189-192, 2020 Penulis : A Yuwanda, E Yusdiansyah, H Afriyandi 30 Praktik Pengumpulan Dana Kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang … Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2020 Penulis : A Karmilasari, E Yusdiansyah, H Afriyadi 31 Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Menghentikan Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : A Yuwanda, E Yusdiansyah, H Afriyandi 32 Praktik Pengumpulan Dana Kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang … Jurnal : Universitas Islam Bandung Penulis : A Karmilasari, E Yusdiansyah, H Afriyadi 33 Eksekutif preview dan judicial review dalam rangka harmonisasi peraturan daerah Jurnal : Unpad Press, 2021 Penulis : E YUSDIANSYAH 34 Employee’s Position as Privileged Creditors When Debt of Bankruptcy is Larger Than Bankruptcy Assets Jurnal : Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020), 122-128, 2021 Penulis : M Rosmiati, Y Sumiati, E Yusdiansyah, A Ramadhani 35 The Political Direction of Indonesian Economic Law as the Conception of Welfare State in the 1945 Constitution Jurnal : International Journal 10, 1311, 2021 Penulis : NS Imaniyati, E Yusdiansyah, HS Muhardi, MT Cheumar, P Adam 36 Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Jurnal : Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10 (2), 385-403, 2021 Penulis : Y Sumiyati, R Januarita, TA Ramli, E Yusdiansyah 37 Indonesian Justice System for Election Crimes Jurnal : KnE Social Sciences, 616–626-616–626, 2022 Penulis : U Juhana, E Setiadi, E Yusdiansyah 38 POLITICIZATION OF JUDICIARY: INDONESIA CONSTITUTIONAL COURT IN THE MIDDLE OF BACKSLIDING DEMOCRACY Jurnal : E-BOOK OF EXTENDED ABSTRACT, 54, 2022 Penulis : E Yusdiansyah, W Dramanda, RK Iskandar 39 Implementation of CSR in Indonesia Islamic Banking an Analysis from Maqashid Al-Syariah Jurnal : J. Legal Ethical & Regul. Isses 25, 1, 2022 Penulis : E Yusdiansyah, J Hendar 40 Corporate Social Responsibility Based on Prophetic Law in an Effort to Bring about Social Justice Jurnal : J. Legal Ethical & Regul. Isses 25, 1, 2022 Penulis : E Yusdiansyah 41 Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Perencanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Jurnal : Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1), 2022 Penulis : FM Hasa, E Yusdiansyah, FF Jambak 42 Implementation of Local Government Policies in Realizing Child-Friendly Districts to Increase Welfare Jurnal : Journal La Sociale 3 (3), 98-110, 2022 Penulis : T Sutiamah, D Ravena, E Yusdiansyah 43 Implementasi batik mark dalam upaya daya saing produk batik Indonesia Jurnal : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (Umpalangkaraya), 2022 Penulis : E Yusdiansyah, J Hendar 44 Islamic corporate social responsibility in the company of Sharia in Indonesia with the implementation of Maqashid Sharia Jurnal : 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021), 344-348, 2022 Penulis : E Yusdiansyah, J Hendar 45 The Urgency of the Registration of the Brand that is Safe for Employers in Ciburial Village, Regency Bandung Jurnal : 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021), 412-416, 2022 Penulis : J Hendar, TA Ramli, E Yusdiansyah, AH Zakiran, AY Mafruhat 46 Supervision Implementation of the Ministry of Co-operatives and Small Medium Enterprises on High-Interest Investments Conducted to Savings and Loan Co-operatives Jurnal : 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021), 171-179, 2022 Penulis : E Yusdiansyah, Y Sumiyati, GR Zhadira, BA Wiguna, M Meisa, ... 47 Economic law politics and the direction of Indonesian economic law politics Jurnal : Islam, Media and Education in the Digital Era, 448-458, 2022 Penulis : E Yusdiansyah, NS Imaniyati, M Muhardi, H Syam, MT Cheumar 48 THE DIRECTION OF THE NATIONAL AND REGIONAL RELATION'S DEVELOPMENTACCORDING TO THE INDONESIA 1945 CONSTITUTION Jurnal : Russian Law Journal 11 (5), 2023 Penulis : ARC WIJAYA, E INDRA PERWIRA 49 The State Administrative Decision-Making in the Adoption of Maslahah Mursallah Principle in Indonesia Jurnal : Sriwijaya Law Review 7 (2), 287-299, 2023 Penulis : E Yusdiansyah 50 Treaties as a Source of National Law in The Perspective of Constitutional Law Jurnal : Padjadjaran jurnal Ilmu Hukum 10 (2), 234-253, 2023 Penulis : E Yusdiansyah, W Dramanda -
3.2. Scopus
1 Treaties as a Source of National Law in The Perspective of Constitutional Law Jurnal Q : 3 Pencipta : Yusdiansyah E 2 The State Administrative Decision-Making in the Adoption of Maslahah Mursallah Principle in Indonesia Jurnal Q : 3 Pencipta : Yusdiansyah E -
3.3. WoS (Web of Science)
(data tidak ditemukan)
-
3.4. Buku
1 Kedudukan peraturan Mahkamah Agung sebelum amandemen UUD 1945 : refleksi sejarah fungsi Mahkamah Agung sebagai the guardian of constitution Kategori : buku referensi Penulis : Efik Yusdiansyah Penerbit : UPT. Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2022 2 Ilmu negara Kategori : buku referensi Penulis : Efik Yusdiansyah, Fabian Fadhly Jambak Penerbit : UPT. Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2021 3 Menimbang perbankan syariah : konsep, regulasi, dan praktik di Indonesia Kategori : buku referensi Penulis : Neni Sri Imaniyati , Efik Yusdiansyah, Eva Fauziah. Penyunting : Neni Sri Imaniyati dan Neneng Nurhasanah Penerbit : UPT. Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017 4 Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum Kategori : buku referensi Penulis : Efik Yusdiansyah Penerbit : Lubuk Agung, Bandung, 2010 5 Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia Kategori : buku referensi Penulis : Haposan Siallagan, Efik Yusdiansyah Penerbit : UHN Press Medan, Medan, 2008 -
3.5. Garuda
1 Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Penerbit : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA, 2008 2 Kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Membuat Peraturan Daerah Provinsi yang Berkaitan dengan Penanaman Modal di Wilayah Propinsi Jawa Barat Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2010 3 KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Penerbit : LPPM Unisba, 2010 4 PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2012 5 PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Penerbit : LPPM Unisba, 2012 6 Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Penerbit : University of Udayana, 2021 7 Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Perencanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Penerbit : UNISBA Press, 2022 8 Implementation of Local Government Policies in Realizing Child-Friendly Districts to Increase Welfare Penerbit : Borong Newinera Publisher, 2022 9 Implementasi Batik Mark Dalam Upaya Daya Saing Produk Batik Indonesia Penerbit : âÂÂInstitute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2022 10 Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Penerbit : Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2023 11 The State Administrative Decision-Making in the Adoption of Maslahah Mursallah Principle in Indonesia Penerbit : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia, 2023 12 Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Penerbit : Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2023
-
4. Matakuliah - Dosen Mengajar TA 2024/2025
-
4.1. Semester Ganjil
1 DAA138 - POLITIK PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL SKS : 2 Prodi : Doktor Ilmu Hukum Kelas : A 2 DMA102 - TEORI HUKUM SKS : 2 Prodi : Doktor Ilmu Hukum Kelas : B 3 DDB212 - Ilmu Perundang-undangan SKS : 2 Prodi : Magister Ilmu Hukum Kelas : A 4 DDB213 - Hukum Keuangan Negara SKS : 2 Prodi : Magister Ilmu Hukum Kelas : A 5 DNB232 - Hukum Perijinan SKS : 2 Prodi : Magister Kenotariatan Kelas : A 6 A2C101 - PANCASILA SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 7 MPK101 - Pancasila SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 8 DAC206 - Hukum Tata Negara SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : B 9 DAC207 - Hukum Administrasi Negara SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A -
4.2. Semester Genap
1 DMA113 - KEKHUSUSAN DISERTASI SKS : 2 Prodi : Doktor Ilmu Hukum Kelas : A 2 DMA113 - KEKHUSUSAN DISERTASI SKS : 2 Prodi : Doktor Ilmu Hukum Kelas : G 3 DMA114 - TOPIK KHUSUS SKS : 2 Prodi : Doktor Ilmu Hukum Kelas : B 4 DDB111 - Hukum Administrasi Negara SKS : 2 Prodi : Magister Ilmu Hukum Kelas : A 5 DDB113 - Hukum Acara Administrasi SKS : 2 Prodi : Magister Ilmu Hukum Kelas : A 6 DDB114 - Hukum Pemerintahan Daerah SKS : 2 Prodi : Magister Ilmu Hukum Kelas : A 7 DAC110 - Ilmu Negara SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : C 8 DAC213 - Teori Perundang- undangan SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 9 HKT425 - Teori Perundang-undangan SKS : 3 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A 10 HKT894 - Hk. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SKS : 2 Prodi : Ilmu Hukum Kelas : A