UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NIK | D832024 |
---|---|
NIDN/NIDK | 0010115901 |
Jabatan Struktural | Rektor |
Jabatan Fungsional | GURU BESAR |
Fakultas | Hukum |
Program Studi | Doktor Ilmu Hukum |
edi.setiadi@unisba.ac.id |
1 |
MANAGING THE BENEFITS OF CASH WAQF IN COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT IN INDONESIA AND MALAYSIA
|
|||||||||||||||
2 |
Peningkatan Religiusitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Unisba Dalam Pengembangan Ruhul Islam
|
|||||||||||||||
3 |
PROFESSIONALISM OF PRODUCTIVE WAKAF MANAGEMENT ASSETS IN EMPOWERING THE PEOPLES ECONOMY IN INDONESIA AND MALAYSIA
|
|||||||||||||||
4 |
Peningkatan Religiusitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Unisba Dalam Pengembangan Ruhul Islam
|
|||||||||||||||
5 |
Peningkatan Religiusitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Unisba Dalam Pengembangan Ruhul Islam
|
|||||||||||||||
6 |
Konstelasi Radio sebagai Penguatan Identitas Lokal (Studi Kasus tentang Radio Swasta mainstream di Jawa Barat Perspektif Teori Ekonomi Politik Media dan UU Penyiaran 32/2002 dalam membangun Identitas Lokal)
|
1 |
ORIENTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA BARAT PERIODE 2019-2024 GELOMBANG 1-ANGKATAN II DAN GELOMBANG 2 ANGKATAN V_DPRD KAB.CIAMIS
|
||||||||||||
2 |
KKN TEMATIK CITARUM HARUM TERPADU 22 PERGURUAN TINGGI
|
||||||||||||
3 |
ORIENTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA BARAT PERIODE 2019-2024 GELOMBANG 1-ANGKATAN II DAN GELOMBANG 2 ANGKATAN V_DPRD KAB.GARUT
|
||||||||||||
4 |
ORIENTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA BARAT PERIODE 2019-2024 GELOMBANG 1-ANGKATAN II DAN GELOMBANG 2 ANGKATAN V_DPRD KAB.BOGOR
|
||||||||||||
5 |
PELATIHAN PELIPUTAN INVESTIGATIF KORUPSI DI DAERAH BAGI WARTAWAN RADAR SE-PRIANGAN TIMUR
|
||||||||||||
6 |
KKN TEMATIK CITARUM HARUM PENTAHELIX
|
1 |
Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia
|
||||||
2 |
Kristian
|
||||||
3 |
Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia
|
||||||
4 |
Tinjauan Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Untuk Menciptakan Keamanan Dalam Masyarakat (Studi Kasus Polrestabes Bandung
|
||||||
5 |
The Developmnet policy of ruhul Islam and the religiousity improvement
|
||||||
6 |
Remisi Untuk Koruptor
|
||||||
7 |
Menyoal advokat
|
||||||
8 |
Berhukum yang baik
|
||||||
9 |
Kontroversi napi di hutan
|
||||||
10 |
Tarik-ulur revisi UU Terorisme
|
||||||
11 |
Polisi tribrata
|
||||||
12 |
Rumah besar koruptor
|
||||||
13 |
Menghukum korporasi
|
||||||
14 |
Dicari, pahlawan hukum
|
||||||
15 |
Merajut kebinekaan
|
||||||
16 |
Perguruan Tinggi Islam
|
||||||
17 |
Religiusitas masyarakat adat kampung dukuh kabupaten garut jawa barat
|
||||||
18 |
Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining
|
||||||
19 |
Penegakan Hukum terhadap Praktek Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung …
|
||||||
20 |
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Melakukan Kampanye diluar Jadwal yang ditetapkan Oleh Kpu Ditinjau dari Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang …
|
||||||
21 |
Aspek Pidana dalam Praktik Bakar Kartu Sebagai Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau dari Perspektif Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan …
|
||||||
22 |
Juridical Review of Legal Power on The Evidence of Evidence Online (Cybercrime) in Credit Card Connected with Law Number 11 The Year 2008 Regarding Information and Electronic …
|
||||||
23 |
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Melakukan Kampanye diluar Jadwal yang ditetapkan Oleh Kpu Ditinjau dari Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
|
||||||
24 |
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendanaan Terorisme Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme
|
||||||
25 |
Criminal Law Enforcementagainst Carding Crimes Associated with Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions
|
||||||
26 |
Tinjauan Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Untuk Menciptakan Keamanan Dalam Masyarakat (Studi Kasus Polrestabes Bandung
|
||||||
27 |
Kejahatan di tahun politik
|
||||||
28 |
Sengkarut UU ITE
|
||||||
29 |
Mengadili pikiran, ucapan, dan tindakan
|
||||||
30 |
Mencari nakhoda KPK
|
||||||
31 |
Polisi sang Rastra Sewakottama
|
||||||
32 |
Merdeka dengan ideologi Pancasila
|
||||||
33 |
Penegakan Hukum dari Tindakan Represif Aparat Kepolisian Ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian …
|
||||||
34 |
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Harimau Sumatera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo …
|
||||||
35 |
Mengapa menunggu Perppu?
|
||||||
36 |
Industri hukum dan yurisprudensi
|
||||||
37 |
The Development Policy of Ruhul Islam and the Religiosity Improvement
|
||||||
38 |
Juridical Review of Legal Power on The Evidence of Evidence Online (Cybercrime) in Credit Card Connected with Law Number 11 The Year 2008 Regarding Information and Electronic …
|
||||||
39 |
Juridical Review of Application of Article 27 Clause (1) of Indonesian Law Number 11/2008 Concerning Electronic Transaction and Information As a Base of Judge Verdict
|
||||||
40 |
Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Usaha Meningkatkan Kemampuan Kreatif Pekerja Desain Di Ikm Alas Kaki Melalui Kegiatan Perancangan Ragam Hias Upper Sepatu
|
||||||
41 |
Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau …
|
||||||
42 |
Religiosity Improvement and Development of Islamic Spirit Case Study of Lecturers and Education Personnel in Universitas Islam Bandung
|
||||||
43 |
Forest Conservation Base on Religious Values: A Case Study of Indigenous People of Kampung Dukuh
|
||||||
44 |
Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Dilakukan Rehabilitasi Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No 4 Tahun 2010
|
||||||
45 |
The Correlation and Cohesion of Criminal Act of Money Laundering (TPPU) and Criminal Act of Human Trafficking (TPPO) Perceived from the Perspective of Criminal Law Reform in …
|
||||||
46 |
Menjaga muruah KPK
|
||||||
47 |
Hukum mati koruptor
|
||||||
48 |
Ancaman sanksi
|
||||||
49 |
Nawacita hukum
|
||||||
50 |
The Local Wisdom Based On Religious Values A Case Of Indigenous People In Indonesia
|
||||||
51 |
Hukum yang merdeka
|
||||||
52 |
Religiosity improvement and development of Islamic spirit: Case study of lecturers and education personnel in Universitas Islam Bandung
|
||||||
53 |
Education on Corruption Investigative Reporting for Radar Journalists at Priangan Timur
|
||||||
54 |
Synthetic Analysis of Alam Takombang Manjadi Guru as a Method of Normalizing the Customary Law of Kampar
|
||||||
55 |
The Correlation and Cohesion of Criminal Act of Money Laundering (TPPU) and Criminal Act of Human Trafficking (TPPO) Perceived from the Perspective of Criminal Law Reform in …
|
||||||
56 |
Penegakan hukum
|
||||||
57 |
Penegakan Hukum Terhadap Praktek Tindak Pidana Penimbunan Masker Ilegal Di Tengah Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
|
||||||
58 |
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Handphone Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
|
||||||
59 |
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan …
|
||||||
60 |
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid. B/2020/Pn. Pwk)
|
||||||
61 |
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang …
|
||||||
62 |
Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung
|
||||||
63 |
Wanita dan kekerasan seksual
|
||||||
64 |
Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau …
|
||||||
65 |
Model of Development of Ruhul Islam In Bandung Islamic University
|
||||||
66 |
Sanksi penolak divaksin
|
||||||
67 |
Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Dilakukan Rehabilitasi Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No 4 Tahun 2010
|
||||||
68 |
Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau …
|
||||||
69 |
Diskresioner jalur mandiri
|
||||||
70 |
Dilema Hukuman Mati
|
||||||
71 |
Memudarnya etika berhukum
|
||||||
72 |
Tentang Motif
|
||||||
73 |
Hakim (tidak) Agung
|
||||||
74 |
Peristiwa (pidana) Kanjuruhan
|
||||||
75 |
Menerka akhir kasus Sambo
|
||||||
76 |
Tolak KUHP baru?
|
||||||
77 |
PENGURUSAN DANA WAKAF TUNAI BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM: PENGALAMAN YAYASAN WAKAF MALAYSIA (YWM): CASH WAKAF FUND MANAGEMENT FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUSLIMSÂ …
|
||||||
78 |
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak
|
||||||
79 |
Tarik RKUHP
|
||||||
80 |
Pemberantasan korupsi
|
||||||
81 |
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan …
|
||||||
82 |
Imunitas Dewan
|
||||||
83 |
Productive waqf asset management in community economic empowerment in Indonesia and Malaysia
|
||||||
84 |
Perang melawan perdagangan orang
|
||||||
85 |
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN BAYI BERMODUS ADOPSI DI KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DANÂ …
|
||||||
86 |
Merdeka dari korupsi
|
||||||
87 |
Pesantren Al Zaytun dan delik agama
|
||||||
88 |
Pencarian keadilan
|
||||||
89 |
Menunggu vonis adil
|
||||||
90 |
Melodrama Sambo
|
||||||
91 |
Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid. Sus-Tpk/2022/PN. Bdg dan Studi Putusan Nomor 06/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Plg)
|
||||||
92 |
Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas
|
||||||
93 |
Fungsi Justice Colaboration dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Mdn)
|
||||||
94 |
Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif
|
||||||
95 |
AUTHORITIES OF CIVIL SERVANT INVESTIGATES IN CONDUCTING INVESTIGATIONS ON ACTS OF CORPORATE MALADMINISTRATION IN TELECOMMUNICATIONS ACCORDING TO LAW NO. 36 OF 1999 CONCERNINGÂ …
|
||||||
96 |
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
|
||||||
97 |
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan …
|
||||||
98 |
Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic oleh Partai pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
|
||||||
99 |
Sustainable Agriculture Development Program in Changing the Mindset of Farmers in Cikurubuk Village
|
||||||
100 |
Diversion as a Form of Restorative Justice for Child Offenders in Indonesia: a Study on the Implementation of Social Research Recommendations
|
1 |
Efforts to build the integrity of investigators to realize just law enforcement
|
(data tidak ditemukan)
1 |
PEMBAHARUAN HUKUM DI ERA DISRUPSI (Kumpulan gagasan Guru Besar Ilmu Hukum Indonesia)
|
|||||||||
2 |
Konstruksi hukum : dalam perspektif spiritual pluralistik : kumpulan pemikiran dalam rangka purnabakti Prof. dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S
|
|||||||||
3 |
Pokok-pokok pemikiran dosen Fakultas Hukum Unisba, kritisi terhadap rancangan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
|
|||||||||
4 |
Paradoks dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana
|
|||||||||
5 |
Sistem peradilan pidana terpadu & sistem penegakan hukum di Indonesia
|
|||||||||
6 |
Korupsi dengan nilai kerugian sedikit
|
|||||||||
7 |
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
|
1 |
Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)
|
|||
2 |
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government
|
|||
3 |
Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan
|
|||
4 |
Pembinaan Kelembagaan dan Pranata Hukum Terhadap Birokrasi (Mengisi Pelaksanaan Otonomi Daerah)
|
|||
5 |
Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum
|
|||
6 |
Kejahatan di Bidang Pemilu
|
|||
7 |
Politik Kriminal (Criminal Policy) Tentang Kejahatan Terorisme Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
|
|||
8 |
Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan
|
|||
9 |
Justice And Legal Certainty For Child Victims
|
|||
10 |
Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung
|
|||
11 |
Model of Development of Ruhul Islam In Bandung Islamic University
|
|||
12 |
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
|
|||
13 |
Fungsi Justice Colaboration dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)
|
|||
14 |
Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif
|
1 |
DMA102 - TEORI HUKUM
|
|||||||||
2 |
DMA102 - TEORI HUKUM
|
|||||||||
3 |
DAB111 - Teori dan Sejarah Hukum
|
|||||||||
4 |
DAB111 - Teori dan Sejarah Hukum
|
|||||||||
5 |
DCB111 - Kejahatan Bisnis
|
|||||||||
6 |
DCB211 - Kapita Selekta Hukum Pidana
|
|||||||||
7 |
DNB101 - Teori Hukum
|
|||||||||
8 |
DAC102 - PENGANTAR ILMU HUKUM
|
|||||||||
9 |
HKH109 - Pengantar Ilmu Hukum
|
|||||||||
10 |
DAC205 - Hukum Pidana Lanjut
|
|||||||||
11 |
HKP317 - Hukum Pidana Lanjut
|